Petugas kesehatan melaksanakan
advokasi kepada para penentu kebijakan/pimpinan/pengelola tempat-tempat umum
dengan menjelaskan perlunya Kawasan Tanpa Rokok dan keuntungannya tidak
dikembangkan di aera tersebut.
Dari advokasi tersebut akhirnya
pimpinan tempat umum setuju untuk pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Contoh
tempat umum adalah Pusat Perbelanjaan, Mall, Pasar Serba Ada, Hotel, Terminal
Bus dan Stasiun.
Hal yang perlu dilakukan oleh pengelola tempat umum untuk
mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut:
Penentu
kebijakan/pimpinan di tempat umum melakukan pengkajian ulang tentang ada
tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok serta bagaimana sikap dan perilaku
sasaran (karyawan/pengunjung) terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
Pihak pimpinan
manajemen tempat-tempat umum mengajak bicara Serikat Kerja/Serikat Buruh yang
mewakili perokok dan bukan perokok untuk:
·
Menyampaikan maksud dan tujuan tentang
pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok.
·
Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan
Kawasan Tanpa Rokok.
·
Menetapkan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
dan mekanisme pengawasan.
·
Membahas cara sosialisasi yang efektif bagi
karyawan maupun pengunjung.
·
Membuat surat keputusan tentang penanggung jawab
dan pengawas Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum.
·
Instrument pengawasan.
·
Materi sosialisasi pengawasan Kawasan Tanpa
Rokok.
·
Pembuatan dan penempatan tanda larangan merokok
di tempat-tempat umum.
·
Mekanisme dan saluran pesan Kawasan Tanpa Rokok
di tempat umum, yaitu penyuluhan, penyebarluasan informasi melalui media
poster, stiker, papan pengumuman, dll.
·
Pelatihan bagi pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
·
Sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di
lingkungan internal.
·
Sosialisasi tugas dan penanggung jawab dalam
pelaksaan Kawasan Tanpa Rokok.
·
Penyampain pesan Kawasan Tanpa Rokok kepada
pengunjung melalui standar tempat umum.
·
Penyediaan tempat bertanya.
·
Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum
mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai peraturan daerah setempat.
·
Melaporkan hasil pengawasan kepada otoritas
pengawasan daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat baik diminta
atau tidak.
·
Lakuakan pemantauan dan evaluasi secara berkala
tentang kebijakan yang telah dilaksanakan.
·
Minta pendapat komite dan lakukan kajian
terhadap masalah yang ditemukan.
·
Putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap
masalah kebijakan.
Referensi:
-
Seminar untuk Negeri Sinari Indonesia “Tanpa
Asap Rokok”, FKM UI-Depok.

No comments:
Post a Comment