jam

Friday 21 April 2017

Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Di Indonesia



Kelompok 13 – 1EB11
·        Dewi Tri Astuti (21216909)
·        Endah Dahlia (2B215195)
·        Puspa Handini (2B215167)


PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA

Sebagai Negara kepulauan, perkembangan wilayah di Indonesia biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Perkembangan ini bisa kita kaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pola perkembangan wilayah sebelum tahun 1998 mengalami perubahan sejak bergulirnya era reformasi setelah tahun 1998. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti dengan PP No. 78 tahun 2007.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2012
Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 cukup menggembirakan di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3%) sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi 4,5±1%. Di tengah menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Selain itu, kuatnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan.
Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diprakirakan tumbuh lebih tinggi, namun sejumlah risiko dan tantangan perlu diantisipasi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, terutama pada semester II 2013, perekonomian Indonesia diprakirakan akan tumbuh sebesar 6,3-6,8% dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia sebesar 4,5±1%. Permintaan domestik diprakirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pertama, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri akan terus meningkatkan impor migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. Kedua, struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan. Dengan latar belakang tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan pada upaya pencapaian keseimbangan internal dan eksternal.
Dalam hubungan ini, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui lima pilar bauran kebijakan. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. 


·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2013
Tahun 2013 adalah tahun penuh perubahan dan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai masalah struktural yang belum terselesaikan, perubahan kondisi ekonomi global di tahun 2013 memunculkan ancaman terhadap stabilitas makroekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah mampu mendorong ekonomi bergerak ke tingkat yang lebih seimbang dan mengembalikan stabilitas makroekonomi. Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik, meskipun berbagai risiko perlu terus diantisipasi. Kebijakan Bank Indonesia di tahun 2014 akan tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya-upaya ini tetap harus didukung oleh percepatan reformasi struktural dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2014
Tahun 2014 yang baru saja berlalu ternyata kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok. Di sektor keuangan, ketidakpastian kebijakan the Fed telah meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan dunia. Sebagai negara berkembang (emerging market), kita turut merasakan adanya pergeseran arus modal asing keluar dari Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengamati adanya divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju. Berbeda dengan the Fed yang berencana melakukan normalisasi kebijakan moneternya, bank sentral Jepang dan Eropa masih perlu menempuh kebijakan moneter yang sangat akomodatif.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2015
Perekonomian Indonesia 2015 mencatat perkembangan yang positif. Kinerja stabilitas makro ekonomi semakin baik, sementara momentum pertumbuhan ekonomi mulai bergulir. Stabilitas makroekonomi yang semakin membaik tercermin dari tercapainya target inflasi tahun 2015 sebesar 4±1%, menurunnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, terkendalinya tekanan rupiah sejak triwulan IV 2015, serta terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Mulai berlangsungnya momentum pertumbuhan ekonomi ditandai oleh mulai meningkatnya pertumbuhan ekonomi sejak semester II 2015.
Perubahan konstelasi ekonomi global sejak krisis 2008 lalu, yang terasa begitu luas dan mendalam, telah memunculkan berbagai tantangan baru yang semakin komplek dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di tengah berbagai upaya yang terus ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural di dalam negeri, perekonomian Indonesia selama tahun 2015 dihadapkan pada rangkaian kejutan eksternal dalam perekonomian global, yang berdampak ke Indonesia baik melalui jalur keuangan maupun perdagangan. Pemulihan ekonomi global ternyata tidak sesuai harapan, berjalan lambat, tidak berimbang, dan masih penuh ketidakpastian. Negara maju, terutama perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan pemulihan yang lebih solid. Sedangkan perekonomian negara berkembang, terutama Tiongkok, mengalami perlambatan struktural sehingga memicu kemerosotan harga komoditas, yang pada gilirannya terus menekan kinerja ekspor Indonesia. Ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi global tersebut mengakibatkan terjadinya divergensi siklus kebijakan moneter antara berbagai negara.
Kebijakan moneter di Amerika Serikat mulai memasuki periode normalisasi, setelah dalam kurun waktu enam tahun suku bunga dipertahankan sekitar nol persen. Sedangkan, kebijakan moneter di Eropa, Jepang, dan negara berkembang semakin diperlonggar untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak semakin melambat. Kemerosotan harga komoditas yang semakin berdampak terhadap memburuknya kinerja ekonomi negara berkembang dan ketidakpastian mengenai kecepatan dan besarnya kenaikkan suku bunga di Amerika Serikat menjadi dua kekuatan utama yang mewarnai rangkaian gejolak di pasar keuangan global selama tahun 2015, yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya arus modal ke negara berkembang termasuk ke Indonesia.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2016
Tahun 2016 yang pada awalnya diharapkan menjadi tahun percepatan pemulihan ekonomi domestik kembali menjadi tahun yang penuh tantangan seiring dengan perkembangan global yang masih belum menggembirakan. Ekonomi global masih belum pulih seperti yang diharapkan dan tetap diwarnai ketidakpastian. Dinamika ekonomi global pada 2016 berkisar pada tiga permasalahan utama yang terjadi sejak 2015, yaitu pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat, harga komoditas yang masih rendah, dan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia 2016 masih belum cukup kuat, tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Konsolidasi ekonomi masih berlanjut di berbagai belahan dunia, termasuk Tiongkok. Seiring dengan itu, volume perdagangan dunia juga melemah sejalan dengan turunnya kinerja ekspor, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut berdampak kepada masih rendahnya harga komoditas dunia, setidaknya terjadi hingga triwulan III 2016. Sementara itu, ketidakpastian di pasar keuangan global terus meningkat terutama sebelum keputusan kenaikan Fed Funds Rate (FFR) oleh bank sentral AS, yang ditandai dengan penguatan dolar AS. Permasalahan ekonomi dunia bertambah kompleks menyusul terjadinya sejumlah peristiwa geopolitik di sejumlah negara utama dunia.
Pada akhir semester I 2016, hasil referendum Inggris yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) memicu ketidakpastian karena tidak sejalan dengan ekspektasi pasar. Ketidakpastian kembali meningkat saat pelaku ekonomi menyikapi hasil pemilihan Presiden AS yang juga di luar perkiraan. Ketidakpastian terutama bersumber dari rencana penerapan kebijakan fiskal yang ekspansif di tengah besarnya beban utang pemerintah, kebijakan perdagangan yang lebih protektif, dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.  



SUMBER :

No comments:

Post a Comment