Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Negara Asia

Kelompok 13 – 1EB11

·         Dewi Tri Astuti (21216909)

·         Endah Dahlia (2B215195)

·         Puspa Handini (2B215167)

Produk Domestik Bruto Indonesia

Antara tahun 1965 sampai 1997 perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya hampir tujuh persen. Pencapaian ini memampukan perekonomian Indonesia bertumbuh dari peringkat ‘negara berpendapatan rendah’ menjadi ‘negara berpendapatan menengah ke bawah’. Kendati begitu, Krisis Finansial Asia yang meletus pada akhir tahun 1990-an mengakibatkan dampak sangat negatif untuk perekonomian Indonesia, menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,6% pada tahun 1998 dan pertumbuhan yang terbatas pada 0,3% di 1999.

Antara periode 2000-2004, pemulihan ekonomi terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB pada 4,6% per tahun. Setelah itu, pertumbuhan PDB berakselerasi (dengan pengecualian pada tahun 2009 waktu, akibat guncangan dan ketidakjelasan finansial global, pertumbuhan PDB Indonesia jatuh menjadi 4,6%, sebuah angka yang masih mengagumkan) dan memuncak pada 6,5% di 2011. Kendati begitu, setelah 2011 ekspansi perekonomian Indonesia mulai sangat melambat. Di antara tahun 2011 dan 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dengan cukup tajam (yang dijelaskan dengan lebih banyak detail di bawah).

Bagian ini mendiskusikan performa perekonomian Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tengagra, sejak akhir 2000-an dan menyorot dengan lebih spesifik pada perlambatan perekonomian yang terjadi sejak 2011. Untuk analisisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru atau analisis sebab dan akibat Krisis Finansial Asia, klik tautan-tautan di atas.

 

 

The base year for computing the economic growth rate shifted from 2000 to 2010 in 2014, previous years have been recalculated

Sumber: Bank Dunia

Tampak dalam tabel di atas bahwa penurunan perekonomian global yang disebabkan oleh krisis finansial global di akhir 2000-an memiliki dampak yang relatif kecil pada perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang dialami negara-negara lain. Pada tahun 2009, pertumbuhan PDB Indonesia turun menjadi 4,6%, yang berarti bahwa performa pertumbuhan PDB negara ini merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia (dan memiliki peringkat tertinggi ketiga di antara negara-negara dengan perekonomian besar yang tergabung di dalam grup G-20).

  

Meskipun terjadi penurunan tajam harga-harga komoditi, turunnya pasar saham, yield obligasi domestik dan internasional yang lebih tinggi, dan melemahnya nilai tukar rupiah, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh dengan layak. Kesuksesan ini terutama disebabkan oleh pengaruh ekspor Indonesia yang relatif terbatas terhadap perekonomian nasional, terjaganya kepercayaan pasar yang tinggi, dan berlanjutnya konsumsi domestik yang subur. Konsumsi domestik di Indonesia (terutama konsumsi pribadi) berkontribusi untuk sekitar 55% dari total pertumbuhan ekonomi negara ini.

Pada tahun 2010, Bank Dunia melaporkan bahwa karena suburnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, setiap tahunnya sekitar 7 juta penduduk Indonesia masuk dalam kelas menengah negara ini. Di 2012, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai sekitar 75 juta orang (dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 240 juta orang) dan perusahaan penelitian seperti Boston Consulting Group (BCG) dan McKinsey menyatakan bahwa kelompok kelas menengah ini akan bertambah kira-kira dua kali lipat pada tahun 2020-2030. Meskipun pertumbuhan penduduk kelas menengah telah berkurang karena perlambatan perekonomian negara ini yang terjadi di antara tahun 2011-2015, Indonesia memiliki kekuatan konsumen yang mendorong perekonomian dan telah secara signifikan memicu pertumbuhan investasi domestik dan asing sejak 2010.

Kendati begitu, setelah memuncak di 2011, pertumbuhan PDB Indonesia mulai melambat. Ada beberapa faktor yang menjelaskan perlambatan ekonomi ini:

• Pertumbuhan Ekonomi Global yang Lambat: Fokus pada Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Setelah mengalami rebound dari resesi global yang besar (2007-2009), laju pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia menurun pada periode 2010-2014. Yang paling menyebabkan kekuatiran adalah semakin menurunnya laju pertumbuhan perekonomian RRT. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini bertumbuh 6,9% pada basis year-on-year (y/y) di 2015, level terendah dalam 25 tahun terakhir. Menurunnya ekspansi perekonomian di RRT segera memberikan dampak pada Indonesia karena kedua negara adalah mitra dagang yang penting (RRT berkontribusi untuk hampir sepersepuluh dari total ekspor Indonesia). Diperkirakan bahwa untuk setiap penurunan 1% dari pertumbuhan PDB RRT, ekspansi perekonomian Indonesia akan berkurang 0,5%.

• Menurunnya Harga-Harga Komoditi

Perlambatan ekonomi global baru-baru ini (dan terutama perlambatan ekonomi RRT) menyebabkan penurunan harga-harga komoditi ke level yang rendah selama bertahun-tahun. Sebagai negara eksportir komoditi yang besar (dan kekurangan industri hilir yang berkembang baik), performa ekspor Indonesia sangat terpengaruh saat harga komoditi (seperti batubara dan minyak sawit mentah) rendah. Rendahnya harga komoditi-komiditi tidak hanya disebabkan oleh permintaan global yang lebih lemah namun juga karena kelebihan suplai. Pada masa boom komoditi di tahun 2000-an dan setelah resesi besar yang terjadi di ahir 2000-an (ketika institusi-institusi seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund menerbitkan proyeksi pertumbuhan global yang terlalu optimis) banyak perusahaan memasuki sektor komoditi - atau perusahaan-perusahaan komoditi yang telah ada berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas produksi - dan menyebabkan timbunan suplai sehingga menekan turun harga komoditi.

Bloomberg Commodities Index:

 

Namun, pada tahun 2016 harga komoditas berhasil menjadi stabil, bahkan sebuah rebound kecil terjadi dipimpin oleh harga minyak mentah yang lebih tinggi.

• Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia yang Tinggi

Tingkat suku bunga yang tinggi membatasi pertumbuhan kredit dan karenanya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sejak pertengahan tahun 2013, bank sentral Indonesia (Bank Indonesia) meningkatkan suku bunga acuannya (BI rate) dari level terendah dalam sejarah pada 5,75% kemudian secara bertahap, namun agresif, naik menjadi 7,75% di akhir 2014. Bank Indonesia mengetatkan kebijakan moneternya dalam rangka melawan inflasi yang tinggi (yang meningkat tajam setelah beberapa reformasi subsidi bahan bakar), mengurangi defisit transaksi berjalan yang lebar, dan mendukung rupiah yang telah dibebani oleh tekanan-tekanan berat karena pengetatan moneter di Amerika Serikat (maka Bank Indonesia lebih memilih stabilitas finansial dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi). Capital outflows besar-besaran dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terjadi di sebagian besar waktu di tahun 2013 karena ancaman penurunan program pembelian obligasi senilai 85 miliar dollar Amerika Serikat (AS) setiap bulannya (quantitative easing AS). Pada tahun 2015, capital outflows dari negara-negara berkembang muncul kembali karena dunia sedang bersiap-siap untuk suku bunga AS yang lebih tinggi.

Pada bulan Desember 2015 Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) menaikkan suku bunganya untuk pertama kalinya dalam satu dekade (diikuti oleh kenaikan suku bunga lagi pada bulan Desember 2016). Namun, karena inflasi Indonesia dan defisit transaksi berjalan turun ke tingkat yang aman, sedangkan rupiah stabil terhadap dolar AS mulai dari akhir-2015, Bank Indonesia akhirnya bisa melonggarkan kebijakan moneternya. Sepanjang 2016 Bank sentral Indonesia mampu menurunkan suku bunga secara drastis dari level 7,75 persen pada awal 2016 menjadi 4,75 persen pada akhir 2016 (ini juga termasuk perubahan dari BI rate ke BI 7-day Reverse Repo Rate sebagai alat benchmark bank sentral), maka memungkinkan aktivitas ekonomi yang lebih cepat.

• Perpolitikan di Indonesia

Tahun 2014 adalah ‘tahun politik’ untuk Indonesia karena negara ini mengorganisir pemilihan-pemilihan legislatif dan presiden. Pemilihan-pemilihan ini pada dasarnya adalah pertarungan antara Joko Widodo yang didukung PDI-P (calon favorit pasar karena berpola pikir pembaharuan) dan Prabowo Subianto yang didukung Gerindra (mantan jenderal angkatan bersenjata yang kontroversial dan juga mantan menantu Suharto). Meskipun pemilihan-pemilihan ini diprediksi akan memberikan kemenangan yang mudah untuk Widodo, hal ini ternyata berubah menjadi pertarungan sengit (dan bahkan membutuhkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengkonfirmasi hasil dari Pemilihan Presiden). Selama sekitar lima bulan tahun 2014 dilanda oleh ketidakjelasan politik (karena pemilihan-pemilihan ini) dan mengakibatkan perlambatan realisasi investasi, dan karenanya mengurangi ekspansi perekonomian negara ini.

Sejalan dengan UU Pertambangan 2009, Indonesia mengimplementasikan larangan ekspor biji-biji mineral pada Januari 2014. Meskipun larangan ini tidak segera dilaksanakan sepenuhnya (beberapa penambang bisa melanjutkan ekspor biji-biji mineral bila mereka berkomitmen untuk mendirikan fasilitas-fasilitas smelter domestik) dan walau tujuan kebijakan baru ini baik (mengurangi ketergantungan negara ini pada harga-harga komoditi yang sangat tidak stabil), hal ini juga menyebabkan pengurangan performa ekspor.

Isu politik lain yang menghambat ekspansi perekonomian Indonesia adalah belanja Pemerintah yang lambat. Karena halangan pita merah (birokrasi berlebihan) dan koordinasi yang lemah antar institusi pemerintahan (baik di level pusat maupun regional), belanja Pemerintah tetap kurang sempurna. Karena perlambatan global, para analis memiliki harapan-harapan yang tinggi terhadap pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah untuk mendongkrak daya saing negara ini, pasar pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun begitu, tumpukan besar dari dana yang dialokasikan tetap belum digunakan.

 

Sumber: BPS

Proyeksi Masa Depan untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

          Proyeksi masa depan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif tetapi telah direvisi ke bawah oleh semua organisasi internasional serta pemerintah Indonesia karena ketidakpastian global yang berkepanjangan. Tetapi rencana pemerintah Indonesia tetap bertujuan untuk menempatkan Indonesia dalam sepuluh ekonomi global terbesar pada tahun 2025. Strategi kunci untuk mencapai target ini adalah fokus pada investasi di bidang infrastruktur dan industri manufaktur. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo telah meluncurkan serangkaian paket kebijakan ekonomi sejak September 2015. Paket-paket ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui deregulasi, insentif fiskal, dan perkuatan daya beli.

           Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami rebound yang sederhana (setelah perlambatan ekonomi di antara tahun 2011-2015) tetapi akan memakan waktu beberapa tahun untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang telah dijanjikan oleh Widodo selama kampanye presiden tahun 2014 (ia menargetkan, setidaknya, pertumbuhan 7 persen pada 2019).

Institusi-institusi berwenang internasional (Bank Dunia, IMF dan Asian Development Bank) menekankan bahwa reformasi politik dan ekonomi yang cukup dikombinasikan dengan investasi-investasi yang besar dalam infrastruktur adalah bumbu-bumbu penting untuk mendongkrak pertumbuhan.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (perubahan % per tahun):

Lembaga                                                      2016       2017

Pemerintah Indonesia                                    5.0           5.1

Bank Dunia                                                   5.1          5.3

International Monetary Fund (IMF)               4.9          5.3

Asian Development Bank (ADB)                  5.0           5.1

PDB per kapita Indonesia dan Distribusi Pendapatan yang Tidak Setara

PDB per kapita Indonesia telah naik tajam selama satu dekade terakhir (walau sempat kena perlambatan pertumbuhan di antara 2011 dan 2015). Meskipun begitu, bisa dipertanyakan apakah PDB per kapita adalah alat ukur yang layak untuk Indonesia karena penduduk Indonesia memiliki karekteristik ketidaksetaraan yang tinggi dalam distribusi pendapatan. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara statistik dan kenyataan karena kekayaan 43.000 orang terkaya di Indonesia (yang mewakili hanya 0,02% dari total penduduk Indonesia) setara dengan 25% PDB Indonesia. Kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 10,3% PDB (yang merupakan jumlah yang sama dengan kombinasi harta milik 60 juta orang termiskin di Indonesia). Angka-angka ini mengindikasikan konsentrasi kekayaan yang besar untuk kelompok elit yang kecil. Terlebih lagi, kesenjangan distribusi pendapatan ini diperkirakan akan meningkat di masa mendatang.

PDB per kapita Indonesia telah meningkat secara stabil pada tahun 2000-an dan setelahnya. Pada awalnya, Bank Dunia memproyeksikan Indonesia akan mencapai batasan 3.000 dollar AS pada tahun 2020 namun negara ini telah mencapai level ini satu dekade lebih awal. Mencapai level PDB per kapita sebesar 3.000 dollar AS dianggap sebagai langkah yang penting sebab hal ini seharusnya menyebabkan percepatan pengembangan di sejumlah sektor (seperti retail, otomotif, properti) karena permintaan konsumen yang meningkat, dan karenanya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

Komposisi PDB Indonesia: Pertanian, Industri dan Jasa

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan luar biasa komposisi PDB Indonesia. Indonesia berubah dari negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada pertanian menjadi negara yang perekonomiannya lebih seimbang, di mana sektor manufaktur (sejenis industri) kini lebih dominan daripada sektor pertanian. Hal ini juga menyiratkan bahwa Indonesia mengurangi ketergantungan tradisionalnya pada sektor ekspor primer. Kendati begitu, perlu dicatat bahwa semua sektor utama ini mengalamai ekspansi selama periode yang disebutkan.

 

Diasumsikan bahwa sektor industri akan memperkuat bagiannya dalam PDB dengan mengurangi bagian sektor agrikultur dan jasa karena manufaktur saat ini adalah sektor paling populer di Indonesia dalam konteks investasi asing langsung. Terlebih lagi, untuk industri-industri inovatif tertentu, Pemerintah Indonesia memberikan insentif-insentif pajak, sementara industri-industri pengolahan hilir telah dikembangkan di sektor pertambangan melalui UU Pertambangan 2009.

Salah satu karakteristik yang menonjol dari Indonesia adalah bahwa bagian barat negara ini memiliki kontribusi pertumbuhan PDB yang secara signifikan lebih besar. Jawa (terutama area Jabodetabek) dan Sumatra, bersama-sama, berkontribusi untuk lebih dari 80% total PDB Indonesia. Alasan utama untuk situasi ini adalah bagian barat Indonesia berlokasi dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ketiga negara ini dalam perjalanan sejarah telah berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi di Asia Tenggara. Sementara itu, bagian Timur Indonesia, terletak dalam jalur perekonomian yang lebih sepi dan berpenduduk jauh lebih sedikit.

PDB Indonesia dalam Perspektif Global

Tabel di bawah ini menunjukkan PDB Indonesia per kapita dan PDB riil dan membandingkannya dengan dua kekuatan ekonomi penting dunia: Amerika Serikat (AS) dan Cina.

 

Mengamati PDB per kapita segera tampak bahwa Indonesia masih memiliki perjalanan panjang ke depan dibandingkan dengan negara-negara yang lebih berkembang. Bahkan, Indonesia memiliki salah satu PDB per kapita terendah dibandingkan negara mana pun di dunia. Melalui sejumlah rencana pembangunan Pemerintah, Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan angka ini menjadi sekitar 14.250-15.500 dollar AS pada tahun 2025. Namun, tetap diragukan apakah target ambisius ini akan dapat direalisasikan, apalagi - seperti yang disebutkan di atas - indikator ini tidak merefleksikan distribusi (setara) dari pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat Indonesia. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah yang efektif untuk menyediakan lebih banyak pendidikan untuk anak-anak Indonesia dan lebih banyak kesempatan kerja untuk orang-orang dewasa Indonesia.

Di beberapa tahun terakhir, aset-aset negara berkembang menjadi kesayangan para investor (karena dollar AS murah dan aset-aset negara berkembang memiliki yield yang lebih tinggi). Negara-negara berkembang memiliki potensi yang besar karena adanya sumberdaya alam yang berlimpah, populasi yang besar dan cepat berkembang, biaya tenaga kerja dan produksi yang murah dan, terakhir, kondisi politik yang relatif stabil. Kendati begitu, mulai dari semester kedua tahun 2015, proyeksi-proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang telah berubah menjadi agak suram karena dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di RRT, rendahnya harga-harga komoditi, dan nilai tukar mata uang negar-negara berkembang yang sangat melemah karena ancaman pengetatan moneter di AS.

Juga menarik untuk menganalisis sampai tingkatan mana beberapa ciri kebudayaan-kebudayaan Indonesia (misalnya budaya dominan Jawa) membatasi pertumbuhan PDB (dibandingkan dengan pengaruh dari, contohnya, kebudayaan Tiongkok terhadap pertumbuhan PDB RRT). Untuk informasi lebih lanjut dari topik ini, silahkan mengunjungi bagian Budaya Bisnis Indonesia kami.

 

SUMBER :

http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?

 

Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Di Indonesia

Kelompok 13 – 1EB11

·        Dewi Tri Astuti (21216909)

·        Endah Dahlia (2B215195)

·        Puspa Handini (2B215167)

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA

Sebagai Negara kepulauan, perkembangan wilayah di Indonesia biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Perkembangan ini bisa kita kaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pola perkembangan wilayah sebelum tahun 1998 mengalami perubahan sejak bergulirnya era reformasi setelah tahun 1998. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti dengan PP No. 78 tahun 2007.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2012

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 cukup menggembirakan di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3%) sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi 4,5±1%. Di tengah menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Selain itu, kuatnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diprakirakan tumbuh lebih tinggi, namun sejumlah risiko dan tantangan perlu diantisipasi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, terutama pada semester II 2013, perekonomian Indonesia diprakirakan akan tumbuh sebesar 6,3-6,8% dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia sebesar 4,5±1%. Permintaan domestik diprakirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pertama, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri akan terus meningkatkan impor migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. Kedua, struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan. Dengan latar belakang tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan pada upaya pencapaian keseimbangan internal dan eksternal.

Dalam hubungan ini, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui lima pilar bauran kebijakan. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. 

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2013

Tahun 2013 adalah tahun penuh perubahan dan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai masalah struktural yang belum terselesaikan, perubahan kondisi ekonomi global di tahun 2013 memunculkan ancaman terhadap stabilitas makroekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah mampu mendorong ekonomi bergerak ke tingkat yang lebih seimbang dan mengembalikan stabilitas makroekonomi. Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik, meskipun berbagai risiko perlu terus diantisipasi. Kebijakan Bank Indonesia di tahun 2014 akan tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya-upaya ini tetap harus didukung oleh percepatan reformasi struktural dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2014

Tahun 2014 yang baru saja berlalu ternyata kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok. Di sektor keuangan, ketidakpastian kebijakan the Fed telah meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan dunia. Sebagai negara berkembang (emerging market), kita turut merasakan adanya pergeseran arus modal asing keluar dari Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengamati adanya divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju. Berbeda dengan the Fed yang berencana melakukan normalisasi kebijakan moneternya, bank sentral Jepang dan Eropa masih perlu menempuh kebijakan moneter yang sangat akomodatif.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2015

Perekonomian Indonesia 2015 mencatat perkembangan yang positif. Kinerja stabilitas makro ekonomi semakin baik, sementara momentum pertumbuhan ekonomi mulai bergulir. Stabilitas makroekonomi yang semakin membaik tercermin dari tercapainya target inflasi tahun 2015 sebesar 4±1%, menurunnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, terkendalinya tekanan rupiah sejak triwulan IV 2015, serta terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Mulai berlangsungnya momentum pertumbuhan ekonomi ditandai oleh mulai meningkatnya pertumbuhan ekonomi sejak semester II 2015.

Perubahan konstelasi ekonomi global sejak krisis 2008 lalu, yang terasa begitu luas dan mendalam, telah memunculkan berbagai tantangan baru yang semakin komplek dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di tengah berbagai upaya yang terus ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural di dalam negeri, perekonomian Indonesia selama tahun 2015 dihadapkan pada rangkaian kejutan eksternal dalam perekonomian global, yang berdampak ke Indonesia baik melalui jalur keuangan maupun perdagangan. Pemulihan ekonomi global ternyata tidak sesuai harapan, berjalan lambat, tidak berimbang, dan masih penuh ketidakpastian. Negara maju, terutama perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan pemulihan yang lebih solid. Sedangkan perekonomian negara berkembang, terutama Tiongkok, mengalami perlambatan struktural sehingga memicu kemerosotan harga komoditas, yang pada gilirannya terus menekan kinerja ekspor Indonesia. Ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi global tersebut mengakibatkan terjadinya divergensi siklus kebijakan moneter antara berbagai negara.

Kebijakan moneter di Amerika Serikat mulai memasuki periode normalisasi, setelah dalam kurun waktu enam tahun suku bunga dipertahankan sekitar nol persen. Sedangkan, kebijakan moneter di Eropa, Jepang, dan negara berkembang semakin diperlonggar untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak semakin melambat. Kemerosotan harga komoditas yang semakin berdampak terhadap memburuknya kinerja ekonomi negara berkembang dan ketidakpastian mengenai kecepatan dan besarnya kenaikkan suku bunga di Amerika Serikat menjadi dua kekuatan utama yang mewarnai rangkaian gejolak di pasar keuangan global selama tahun 2015, yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya arus modal ke negara berkembang termasuk ke Indonesia.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2016

Tahun 2016 yang pada awalnya diharapkan menjadi tahun percepatan pemulihan ekonomi domestik kembali menjadi tahun yang penuh tantangan seiring dengan perkembangan global yang masih belum menggembirakan. Ekonomi global masih belum pulih seperti yang diharapkan dan tetap diwarnai ketidakpastian. Dinamika ekonomi global pada 2016 berkisar pada tiga permasalahan utama yang terjadi sejak 2015, yaitu pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat, harga komoditas yang masih rendah, dan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia 2016 masih belum cukup kuat, tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Konsolidasi ekonomi masih berlanjut di berbagai belahan dunia, termasuk Tiongkok. Seiring dengan itu, volume perdagangan dunia juga melemah sejalan dengan turunnya kinerja ekspor, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut berdampak kepada masih rendahnya harga komoditas dunia, setidaknya terjadi hingga triwulan III 2016. Sementara itu, ketidakpastian di pasar keuangan global terus meningkat terutama sebelum keputusan kenaikan Fed Funds Rate (FFR) oleh bank sentral AS, yang ditandai dengan penguatan dolar AS. Permasalahan ekonomi dunia bertambah kompleks menyusul terjadinya sejumlah peristiwa geopolitik di sejumlah negara utama dunia.

Pada akhir semester I 2016, hasil referendum Inggris yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) memicu ketidakpastian karena tidak sejalan dengan ekspektasi pasar. Ketidakpastian kembali meningkat saat pelaku ekonomi menyikapi hasil pemilihan Presiden AS yang juga di luar perkiraan. Ketidakpastian terutama bersumber dari rencana penerapan kebijakan fiskal yang ekspansif di tengah besarnya beban utang pemerintah, kebijakan perdagangan yang lebih protektif, dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.  

SUMBER :

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi

http://alifreyndra.blogspot.co.id/2015_01_01_archive.html?m=1

http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2012-2016.aspx

Pandangan Mengenai Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Sosial Di Indonesia

Kelompok 13 – 1EB11

·         Dewi Tri Astuti (21216909)

·         Endah Dahlia (2B215195)

·         Puspa Handini (2B215167)

 

Pandangan mengenai Kemiskinan

Permasalahan bangsa mengenai kemiskinan  yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yaitu  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah sudah semestinya melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan. Menurut saya pemerintah saat ini terus membanggakan turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia walaupun jumlah penurunannya lebih rendah daripada tahun sebelumnya di 2010. Pemerintah mengklaim ditengah ketidakpastian global, Indonesia mampu menurunkan kemiskinan hingga 1 juta orang.

Kalau acuannya tingkat global, penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia harus dibanggakan. Di Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China dan India, jumlah kemiskinan cenderung meningkat. Jadi pendapat saya sudah sepantasnya pemerintah bangga, karena mampu menurunkan kemiskinan, meski belum signifikan tingkat penurunannya.

Pemahaman utama yang mencakup dalam kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara:

      1.      Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

  2.  Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.

      3.      Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Tanggapan utama terhadap mengatasi kemiskinan adalah:

      1.   Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya berbentuk BLT.

       2.     Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

     3. Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Persiapan bagi yang lemah juga dapat berupa pemberian pelatihan sehingga nanti yang bersangkutan dapat membuka usaha secara mandiri.

Pandangan Mengenai Kesenjangan Ekonomi Sosial

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan cerminan kian memburuknya kondisi makro perekonomian nasional.Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dengan luas tabah kira-kira 2 juta km² dan jumlah penduduk yang ke empat terpadat di dunia setelah China, India,dan Amerika. Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi,jumlah kelahiran setiap tahun di Indonesia masih besar, jumlah bayi yang lahir setelah tahun 2000 masih tetap banyak jumlahnya tiap-tiap tahun jumlah kelahiran bayi di Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta bayi. Angka kelahiran yang tinggi inilah yang menyebabkan meledaknya jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak ini tentunya menimbulkan banyak masalah, antara lain kemiskinan, masalah pendidikan, dan lain-lain. Hal-hal yang seperti itulah, yang memicu timbulnya kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan ini dipicu oleh adanya kemiskinan yang merajalela dan kurangnya lapangan kerja.

Kesenjangan ekonomi sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi di hampir semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah terlihat, antara si kaya dan si miskin, maupun antara pejabat dan rakyat. Adapun yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ini di antaranya adalah kemisikinan dan kurangnya lapangan pekerjan.

Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai, mengakibatkan jumlah pengangguran semakin banyak. Hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, dimana lapangan pekerjaan masih berlebih.

Kesenjangan ekonomi sosial akan semakin memprihatinkan bila tidak ditangani dengan segera. Adapun masalah yang akan ditimbulkan akibat adanya kesenjangan sosial:

A. Melemahnya wirausaha

Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hali ini dikarenakan seorang wirausaha selalu di anggap remeh.

B. Terjadi kriminalitas

         Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti mencopet, mencuri, judi, dll.

Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan ekonomi sosial yang terjadi di Indonesia:

      1.      Menomorsatukan pendidikan,

      2.      Menciptakan lapangan kerja dan meminimalis Kemiskinan,

      3.      Meminimalisir KKN dan memberantas korupsi,

    4.     Meningkatkan sistem keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap        mafia hukum,

      5.      Memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga,

      6.      Mendorong lahirnya kegiatan usaha logistik di pedesaan dan perkotaan.

Sumber:

http://m.okezone.com/read/2016/01/08/20/1283437/cara-pemerintah-turunkan-angka-kemiskinan-kesenjangan-sosial

https://www.google.co.id/amp/www.kompasiana.com/amp/aorinsebastian/kemiskinan-jadi-sebuah-masalah-bagi-ri_55090ff6a333112a452e3b54

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

Perkembangan & Klasifikasi (PPT) - Akuntansi Internasional